KOTA CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah, yang dilaksanakan dalam tiga angkatan. Pada Senin (16/6/2025), kegiatan ini memasuki Angkatan 2 dan diikuti oleh 230 peserta dari PPPK Formasi Tahun 2023.
Orientasi ini merupakan bagian dari proses pembekalan awal bagi para PPPK yang telah resmi diangkat untuk mengabdi di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai dasar ASN, memperkuat pemahaman etika birokrasi, serta membekali mereka dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks perkembangan zaman, orientasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan isu-isu strategis, seperti transformasi digital dan pengelolaan data berbasis teknologi.
Sebagai bentuk penguatan kompetensi di era digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon kembali dihadirkan untuk memberikan sesi materi tematik. DKIS dipandang memiliki peran vital dalam membangun ekosistem teknologi informasi dan tata kelola data statistik yang mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam sesi yang berlangsung di Hotel Prima, Jl. Siliwangi No. 107 Kota Cirebon, DKIS menghadirkan dua pemateri internal yang membawakan topik-topik strategis yang relevan dengan tantangan ASN masa kini.
Materi pertama disampaikan oleh Akbar Hariwibowo, S.Kom., dari Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITIK) DKIS. Ia membawakan topik “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintahan”, sebuah isu yang kian relevan di tengah upaya digitalisasi birokrasi.
“AI tidak akan menggantikan Anda, tapi Anda akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI,” ujar Akbar membuka paparannya.
Ia menekankan bahwa teknologi kecerdasan buatan saat ini telah diterapkan secara luas di sektor pemerintahan, mulai dari chatbot untuk pelayanan publik, analisis big data untuk membaca tren kebijakan, hingga pemanfaatan AI dalam sistem transportasi dan kesehatan masyarakat. Di tengah kemajuan ini, PPPK sebagai garda terdepan pelayanan publik dituntut untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mampu beradaptasi dan memanfaatkan AI secara cerdas.
Akbar juga memperkenalkan teknik prompt engineering berbasis pendekatan RISE-N (Role, Input, Step, Expectation, Narrowing). Metode ini membantu ASN dalam menyusun instruksi atau perintah kepada AI secara sistematis agar menghasilkan keluaran yang sesuai kebutuhan.
“Menulis prompt ke AI itu seperti memberi perintah ke staf baru: harus jelas siapa perannya, apa datanya, langkah-langkahnya, dan apa hasil yang diharapkan,” jelasnya.
Materi kedua disampaikan oleh Dwi Prasetyo, S.Kom., dari Bidang Statistik Sektoral DKIS, yang mengangkat tema “Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Kebijakan Pembangunan Berbasis Bukti yang Tepat Lokasi”.
Ia menjelaskan bahwa informasi geospasial adalah data yang menunjukkan lokasi, posisi, dan karakteristik objek atau kejadian di permukaan bumi, yang disajikan dalam bentuk peta digital dan visualisasi spasial. Menurutnya, informasi ini krusial untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis konteks lokasi.
“Geospasial itu lebih dari sekadar peta. Ini adalah alat bantu visual yang menyajikan fakta lapangan secara spasial, sehingga kita tahu persis di mana permasalahan berada dan apa dampaknya bagi warga,” ujarnya.
Dwi menekankan bahwa PPPK perlu memiliki pemahaman dasar mengenai data spasial, karena banyak kebijakan publik — mulai dari mitigasi bencana, penataan permukiman, hingga pembangunan infrastruktur — memerlukan keakuratan lokasi. Ia mencontohkan hasil analisis wilayah Kelurahan Kesepuhan, yang menunjukkan bahwa 45,58% bangunan berada di kawasan kumuh dan 23,56% terdampak genangan.
“Kalau kita bisa tunjukkan titik banjir atau kawasan rawan kumuh secara visual dan terukur, maka pengajuan anggaran, intervensi program, hingga kolaborasi lintas sektor bisa lebih mudah dilakukan. Dan ini bisa dimulai dari PPPK di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Melalui materi yang aplikatif dan kontekstual ini, DKIS berharap para PPPK mampu bertransformasi menjadi ASN yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu bekerja berbasis data serta informasi yang akurat.
Sebelumnya, DKIS juga telah berpartisipasi dalam kegiatan serupa untuk Angkatan 1 pada 10 Juni 2025, dan dijadwalkan akan kembali mengisi sesi materi untuk Angkatan 3 pada 23 Juni 2025 mendatang.
Penulis: Elsi Yuliyanti
Penyunting: Linda Suminar
Dokumentasi: Elsi Yuliyanti
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon, 45134
https://dkis.cirebonkota.go.id
Instagram: @dkiskotacirebon @pemdakotacrb @ppidlapor.cirebonkota
