KOTA CIREBON — Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Inilah semangat yang diusung dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Angkatan 2, yang digelar oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur di era digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dihadirkan untuk mengisi sesi materi tematik. DKIS dinilai memiliki peran strategis dalam membangun pondasi teknologi informasi dan pengelolaan data statistik di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sesi yang berlangsung pada Senin (16/6/2025) bertempat di Hotel Prima, Jl. Siliwangi No. 107 Kota Cirebon, DKIS menghadirkan dua pemateri internal yang menyampaikan isu-isu penting yang harus dipahami oleh PPPK sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Materi pertama disampaikan oleh Akbar Hariwibowo, S.Kom., dari Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITIK) DKIS. Ia membawakan topik Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintahan, sebuah isu yang semakin relevan di tengah arus digitalisasi birokrasi.
“AI tidak akan menggantikan Anda, tapi Anda akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI,” ujar Akbar membuka paparannya. Ia menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan kini telah diterapkan di banyak sektor pemerintahan, mulai dari chatbot AI untuk pelayanan publik yang efisien, analisis big data untuk identifikasi tren, AI untuk analisis keamanan, intelijen, dan dampak kebijakan, hingga diterapkan untuk mengoptimalkan manajemen transportasi dan kesehatan publik.
Lebih jauh, Akbar juga membagikan tips praktis bagaimana menuliskan perintah atau prompt yang tepat agar AI dapat memberikan respons yang akurat dan relevan. Ia memperkenalkan teknik prompt engineering berbasis pendekatan RISE-N (Role, Input, Step, Expectation, Narrowing), yang membantu ASN menyusun instruksi dengan struktur yang sistematis.
“Menulis prompt ke AI itu seperti memberi perintah ke staf baru, harus jelas siapa perannya, apa datanya, langkah-langkahnya, dan apa hasil yang kita harapkan,” jelasnya.
Materi kedua disampaikan oleh Dwi Prasetyo, S.Kom., dari Bidang Statistik Sektoral DKIS. Ia membawakan topik Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Kebijakan Pembangunan Berbasis Bukti yang Tepat Lokasi. Dwi menjelaskan bahwa informasi geospasial adalah data yang menunjukkan lokasi, posisi, dan karakteristik objek atau kejadian di permukaan bumi, yang disajikan dalam bentuk peta digital dan visualisasi spasial. Informasi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis lokasi secara lebih akurat.
“Geospasial itu lebih dari sekadar peta. Ini adalah alat bantu visual yang menyajikan fakta lapangan secara spasial, sehingga kita tahu persis di mana permasalahan berada, dan apa dampaknya bagi warga,” ujar Dwi.
Menurutnya, PPPK perlu memahami dasar-dasar geospasial karena kebijakan publik yang baik tidak bisa hanya berbasis asumsi, tapi harus melihat data secara kontekstual, termasuk lokasinya. Hal ini penting dalam penentuan prioritas pembangunan, mitigasi bencana, hingga pengelolaan infrastruktur.
“Kebijakan yang baik harus tahu persis di mana masalahnya terjadi. Data spasial memberi kita kemampuan itu,” lanjutnya.
Ia mencontohkan hasil analisis wilayah Kelurahan Kesepuhan, yang menunjukkan bahwa 45,58% bangunan berada di kawasan kumuh, dan 23,56% bangunan terdampak genangan. Data ini, menurutnya, menjadi landasan kuat untuk menyusun program perbaikan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.
“Kalau kita bisa tunjukkan titik banjir atau kawasan rawan kumuh secara visual dan terukur, maka pengajuan anggaran, intervensi program, hingga kolaborasi lintas sektor bisa lebih mudah dilakukan. Dan ini bisa dimulai dari PPPK di unit kerja masing-masing,” jelas Dwi.
Dengan mengangkat tema yang kontekstual dan aplikatif, DKIS berharap materi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga menjadi bekal nyata dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional, adaptif, dan mampu bekerja berbasis data serta teknologi.
Sebelumnya, DKIS juga turut serta dalam Orientasi PPPK Angkatan 1 pada 10 Juni 2025, dan dijadwalkan kembali mengisi sesi materi untuk Angkatan 3 pada 23 Juni 2025 mendatang.
Penulis: Elsi Yuliyanti
Penyunting: Linda Suminar
Dokumentasi: Elsi Yuliyanti
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon, 45134
https://dkis.cirebonkota.go.id
Instagram: @dkiskotacirebon @pemdakotacrb @ppidlapor.cirebonkota
