CIREBON- Rapat bersama yang diselenggakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisanggarung-Cimanuk yang digelar di Aula Kantor BBWS Kota Cirebon hari ini Rabu(7/3), merupakan rapat lanjutan dalam membahas persoalan banjir di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kuningan.
Dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Iing Daiman, S. Ip. M. Si yang mengikuti rapat tersebut, bahwa dirinya siap membantu untuk pelaksanaan program penanggulangan banjir sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.
“Memang betul hari ini Pemda Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat dan sesuai tupoksi dari DKIS intinya kami siap membantu pelaksanaan sosialisasi program mengenai penanggulangan banjir yang tentunya berada di wilayah Kota Cirebon, ” Tuturnya.
Iing juga menjelaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan bersamaan dalam rapat pertemuan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini. Iing yakin adanya sosialisasi melalui KIM dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dari banjir serta tindakan yang harus di lakukan oleh masyarakat.
“Karena kami memiliki komunitas KIM yang terdiri dari 22 kelompok pada setiap Kelurahan di Kota Cirebon, jadi kami bisa bekerjasama untuk mensosialisasikan hasil pertemuan ini yang membahas seputar persoalan banjir di Kota Cirebon, ” Imbuhnya.
Sementara menurut Pjs. Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik. M. Si mengatakan, “Karakteristik Kota Cirebon ini sangat dekat dengan kehidupan sungai dan laut”.
Kondisi tersebut justru dimanfaatkan warga untuk membangun rumah-rumah mereka dengan memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, fungsi sungai pun menurun. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan dan dibuang ke sungai.
Dijelaskan Dedi, Kota Cirebon memiliki 4 kali besar yang berfungsi sebagai flood control atau pengendali banjir. Masing-masing Kali Jaga, Kali Kesunean, Kali Kedungpane dan Kali Sukalila. Seluruh kali tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWS Cimanuk Cisanggarung.
Semua kali tersebut mengalir ke utara dan bermuara di Laut Jawa. “Keempat kali tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai saluran pembuang akhir saluran drainase,” ungkap Dedi.
Saluran drainase di Kota Cirebon pada umumnya juga memanfaatkan sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran primer atau sekunder. Sungai-sungai kecil tersebut mengalir secara gravitasi dengan sistem gabungan antara air hujan dan limbah rumah tangga.
“Tidak ditemui sistem pompanisasi maupun kolam yang berfungsi sebagai tandon air atau kolam retensi,” ungkap Dedi. Padahal kolam retensi tersebut berguna untuk menahan atau memperlambat aliran air sungai ke hilir.
Untuk itu ke depannya, lanjut Dedi, direncanakan sejumlah langkah untuk penanggulangan banjir di Kota Cirebon. Mulai dari membersihkan sedimen, memfungsikan kembali gorong-gorong yang ada, mengganti grill atau mainhole yang sesuai dengan peruntukkannya, normalisasi saluran dan air, serta peninggian pintu air dan pembuatan stasiun pompa.
Sedangkan untuk jangka panjang, penanggulangan banjir di Kota Cirebon bisa dilakukan dengan pembangunan kolam retensi atau embung, penetapan garis sempadan sungai pantai, operasi dan pemeliharaan, termasuk dengan pengelolaan persampahan bersama-sama.
