KOTA CIREBON — Pelayanan publik adalah upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan yang mencakup aspek administratif, barang publik, jasa, dan regulasi. Layanan ini menjadi cerminan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Di Indonesia, pelayanan publik memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menegaskan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Selain menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, pelayanan publik juga merupakan pilar penting dalam keberlanjutan pembangunan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kebutuhan ini menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk beralih ke sistem berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai e-government. E-government menawarkan solusi modern dalam pengelolaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Mengutip dari laman menpan.go.id, berikut adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pelayanan publik di era digital:
- E-Services: Penerapan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat.
- Portal Informasi: Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional yang menyediakan berbagai informasi layanan secara terpadu, transparan, dan mudah diakses.
- SP4N: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan secara daring dengan respons yang terstruktur.
- Integrasi Pelayanan: Pengembangan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang menyatukan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi untuk memudahkan akses masyarakat.
- Evaluasi Pelayanan: Evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pelayanan publik yang menjadi indikator pencapaian dan dasar untuk perbaikan. Evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat penerima layanan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan.
Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan reformasi birokrasi pada era digital melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Langkah strategis ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Aturan ini menjadi panduan dalam mendorong transformasi digital, memastikan layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Kota Cirebon, yang dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, tidak hanya memfokuskan diri pada pelestarian nilai-nilai tradisional, tetapi juga pada pengembangan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon memegang peran sentral dalam upaya ini. DKIS bertanggung jawab dalam mengelola berbagai program berbasis teknologi yang mendukung pelayanan publik, termasuk infrastruktur teknologi informasi, layanan e-government, pengelolaan informasi publik, keamanan siber, dan pengembangan statistik sektoral.
DKIS berkontribusi dalam mendorong transformasi pelayanan publik dengan menghadirkan berbagai inovasi berbasis digital, termasuk layanan berikut:
- Cirebon Siaga 112
Cirebon Siaga 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat untuk penanganan keadaan darurat seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya. Dengan menghubungi 112, masyarakat dapat mengakses bantuan langsung yang dikoordinasikan oleh petugas terkait, sehingga penanganan dapat dilakukan secara efisien dan efektif demi keselamatan serta kenyamanan warga Kota Cirebon
- Cirebon Satu Data
Melalui portal ini, semua bentuk data dari berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, dapat terintegrasi dalam satu platform khusus. Hal ini memungkinkan masyarakat Kota Cirebon untuk dengan mudah mengakses, memanfaatkan, dan memahami data yang ada untuk keperluan pribadi maupun analisis lebih lanjut. Cirebon Satu Data bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Cirebon yang lebih cerdas dan terhubung.
- Cirebon Melek Internet (MELET)
Program penyediaan akses internet gratis melalui jaringan Wi-Fi di beberapa lokasi strategis di Kota Cirebon. Program ini bertujuan untuk mendukung keterbukaan akses informasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan hadirnya program Cirebon Melet = Melek Internet, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas lain yang mendukung peningkatan kualitas hidup.
- CirebonKota-CSIRT
CirebonKota-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) merupakan layanan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi dari berbagai ancaman seperti serangan siber, peretasan, malware, dan insiden lainnya yang dapat mengganggu sistem keamanan digital Pemerintah Kota Cirebon.
- SEDULUR Cirebon
Sistem Elektronik Terpadu Layanan untuk Rakyat (SEDULUR) merupakan portal layanan masyarakat terintegrasi yang dirancang untuk memudahkan warga Kota Cirebon dalam mengakses berbagai informasi dan layanan publik. Aplikasi ini menyediakan berita terkini dan ter-update yang dapat diakses oleh masyarakat.
- SAMPEAN Cirebon
Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN) adalah portal layanan pemerintahan terintegrasi yang ditujukan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Aplikasi ini memudahkan ASN dalam memantau absensi, mengelola data kepegawaian, dan melaporkan kinerja harian.
Penerapan e-government di masa kini sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis. Di era digital, pelayanan publik yang responsif, inklusif, serta berbasis teknologi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui e-government, pemerintah tidak hanya dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan berkualitas, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Cirebon optimis bahwa pelayanan publik yang inklusif dan berbasis teknologi dapat menjadi pendorong utama bagi terciptanya pembangunan yang lebih adaptif dan relevan terhadap tantangan zaman.
Referensi:
- Montevideo Convention on the rights and duties of States. The Faculty of Law.(n.d.). Diakses dari https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.html.
- Sinambela. (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Upaya Transformasi Pelayanan menuju Society 5.0. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/upaya-transformasi-pelayanan-menuju-society-5-0.
Olah Data: Nayla Fadilla (Mahasiswa Magang Universitas Diponegoro)
Olah Grafis: Nayla Fadilla (Mahasiswa Magang Universitas Diponegoro)
Pembimbing: Dea Deliana Dewi
Penyunting: Elsi Yuliyanti
Program Pembimbingan Magang dan PKL
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon, 45134
https://dkis.cirebonkota.go.id
Instagram: @dkiskotacirebon @pemdakotacrb @ppidlapor.cirebonkota
