KOTA CIREBON — Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) pada Jumat (27/2/2026) di Co-Working Space DKIS untuk menyusun Rencana Kerja Tahun Perencanaan 2027. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program DKIS dengan kebutuhan perangkat daerah sekaligus menentukan arah pengembangan transformasi digital Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur legislatif, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, kecamatan, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga independen, komunitas, hingga media.
Kepala DKIS Kota Cirebon Ma’ruf Nuryasa, AP., M.M., mengatakan FPD tidak hanya menjadi tahapan formal dalam penyusunan rencana kerja, tetapi juga ruang untuk mengonsolidasikan gagasan dan masukan dari berbagai pihak.
“Di pertemuan ini kami ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan DKIS pada tahun sebelumnya, apa yang sedang berjalan, dan apa yang akan kami lakukan pada 2026 dan 2027. Kami berharap seluruh peserta forum dapat berperan aktif, menyampaikan masukan, serta membangun sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan program,” ujarnya.
Ma’ruf menekankan, penyusunan program ke depan perlu berorientasi pada manfaat yang dihasilkan, bukan berhenti pada terlaksananya kegiatan.
“Kami tidak ingin kegiatan hanya terbatas pada output. Ke depan harus ada impact yang manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah program yang dijalankan pada 2025 menjadi bagian dari fondasi pengembangan layanan digital Kota Cirebon. DKIS memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam analisis statistik sektoral, mengembangkan literasi digital bersama komunitas, serta membangun ekosistem informasi publik melalui kerja sama dengan media.
Di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cirebon Satu Data, layanan Cirebon Siaga 112, infrastruktur TIK, CCTV, tanda tangan elektronik (TTE), hingga pengelolaan informasi publik melalui CMS Berpijar menjadi bagian dari agenda yang terus dikembangkan.
Memasuki 2026, arah kerja DKIS diarahkan pada peningkatan kualitas data, penataan infrastruktur digital, dan keamanan informasi. Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data geospasial menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan berbasis data, sementara penataan infrastruktur fiber optik dilakukan untuk mendukung keteraturan utilitas kota.
Pada aspek keamanan, DKIS melakukan penetration testing (pentest) dan audit keamanan informasi untuk mengidentifikasi celah pada aplikasi dan sistem sebelum digunakan.
“Kami memastikan setiap aplikasi dan sistem yang dikembangkan telah melalui pengujian celah keamanan sebelum dipublikasikan dan digunakan,” jelas Ma’ruf.
Untuk 2027, DKIS mengarahkan kebijakan pada konsolidasi hasil yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Fokus tersebut mencakup optimalisasi analisis statistik untuk mendukung pengambilan keputusan, penguatan infrastruktur TIK, keberlanjutan penataan fiber optik dan penyediaan WiFi publik, serta pelaksanaan pentest secara berkala.
“Kami arahkan pada optimalisasi pemanfaatan hasil analisis statistik dalam pengambilan keputusan strategis, penguatan dan pengembangan infrastruktur TIK termasuk keberlanjutan penataan fiber optik dan penyediaan free WiFi di area publik, serta pelaksanaan pentest secara berkesinambungan,” jelasnya.
DKIS juga menempatkan penuntasan TTE dan percepatan transisi dari SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi) sebagai bagian dari arah kebijakan 2027. Selain aspek teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik dan kolaborasi dengan media tetap menjadi perhatian untuk mendukung keterbukaan informasi pemerintah.
Masukan peserta forum kemudian mengerucut pada sejumlah kebutuhan, antara lain integrasi aplikasi ke portal SEDULUR, pengawasan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di lingkungan perangkat daerah, dukungan infrastruktur untuk digitalisasi arsip, penguatan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, serta keberlanjutan pengelolaan CCTV dan data statistik.
Ma’ruf menegaskan bahwa keberlanjutan menjadi kunci dalam menjalankan agenda transformasi digital.
“Program yang sudah ada harus kita jamin keberlanjutannya. Karena yang sempurna akan kalah dengan yang selalu ada,” pungkasnya, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, evaluasi, dan komitmen jangka panjang.
Penulis: Elsi Yuliyanti
Penyunting: Meisari
Dokumentasi: Elsi Yuliyanti
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon, 45134
https://dkis.cirebonkota.go.id
Instagram: @dkiskotacirebon @pemdakotacrb @ppidlapor.cirebonkota
